KODE KEHORMATAN PRAJA

1. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Komitmen wawasan kenegarawanan, setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia tahun 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia
3. Kesiapan mengabdi dan rela berkorban, bekerja keras untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara
4. Kesiapan melaksanakan pengabdian, berdasarkan kaidah keilmuan, Etika dan estetika,Serta pengembangan keilmuan yang dapat di amalkan
5. Kejujuran Kearifan keadilan, keterbukaan taat asas, profesional dan pertanggungjawaban praja, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur kultur dan prosedur dalam bondry sistem

Undang Undang Tentang ASN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Selengkapnya Download disini

Undang Undang Tentang Desa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Selengkapnya dwonload disini

SEJARAH SINGKAT IPDN

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang  terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan  Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren ( MOSVIA ). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan  untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia  Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi  yaitu  Binnenlands Bestuur Corps  ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung  dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).

KEPROTOKOLAN

BENERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI

TENTANG  KEPROTOKOLAN

MAKALAH

Disusun Oleh :

FAKHRUL ROZI

24.0196 / Kelas K

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

KAMPUS SULAWESI UTARA

MINAHASA

2014

ETIKA PEMERINTAHAN

Etika Pemerintahan

Etika berasal dari bahasa yunani ETHOS yang berarti kebiasaan atau watak. Konsep etika berarti ilmu pengetahuan tentang akhlak atau moral. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip tentang tindakan moral yang betul. Etika sebagai ilmu yang mencari orientasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan seperti adat istiadat, tradisi, lingkungan sosial, ideologi, agama, Negara, dan lain-lain (BKN, 2001:5).

ATURAN BAJU DINAS

Peraturan Baju dinas baru,, permendagri nomor 68 ,, klik disini

SELAMAT ULANG TAHUN DARI REDO

KAMPUS IPDN SULUT

Kampus Ipdn Sulawesi Utara,

PANCA PRASTYA KORPRI

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.

3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

1. Korps pamong praja sebagai pengamal pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama 2. Korps pamong praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. 3. Korps pamong praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. 4. Korps pamong praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. 5. Korps pamong praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju kearah kesejahteraan masyarakat. 6. Korps pamong praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana. 7. Korps pamong praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa. 8. Korps pamong praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan

Make Money at : http://bit.ly/adflywin

1. Korps pamong praja sebagai pengamal pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama 2. Korps pamong praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. 3. Korps pamong praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. 4. Korps pamong praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. 5. Korps pamong praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju kearah kesejahteraan masyarakat. 6. Korps pamong praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana. 7. Korps pamong praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa. 8. Korps pamong praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan

Make Money at : http://bit.ly/adflywin